Presiden Prabowo Subianto mengetuai Persidangan Perdana Dewan Pertahanan Nasional( DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 7 Februari 2025. Persidangan ini jadi momentum memiliki sebab buat awal kalinya semenjak 22 tahun pasca pengesahan Undang- Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negeri, Dewan Pertahanan Nasional kesimpulannya tercipta serta mulai melaksanakan tugasnya.
” Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang- Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negeri, spesialnya Pasal 15 tentang Pembuatan Dewan Pertahanan Nasional. Tetapi baru kita wujudkan tahun 2024, berarti baru 22 tahun setelah Undang- Undang disahkan kita saat ini mempunyai Dewan Pertahanan Nasional cocok dengan amanat Undang- Undang,” ucap Presiden Prabowo dalam pengantarnya.
Dalam persidangan perdana ini, Presiden menegaskan kalau pertahanan negeri merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Dia menegaskan kalau konstitusi Indonesia secara jelas menempatkan proteksi bangsa serta negeri selaku tujuan utama nasional.
“ Vitalnya permasalahan pertahanan untuk sesuatu negeri. Apalagi dalam pembukaan Undang- Undang Bawah kita Undang- Undang Bawah 1945 tujuan nasional awal merupakan melindungi segenap bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia. Asas awal merupakan asas proteksi maksudnya asas pertahanan,” ungkap Presiden.
Presiden Prabowo pula membahas gimana dinamika geopolitik global dikala ini terus menjadi menegaskan berartinya pertahanan untuk eksistensi suatu negeri. Kepala Negeri menyebut kalau dalam statecraft atau konsep bernegara, bermacam aliran sudah tumbuh, mulai dari aliran pandangan hidup sampai aliran kemakmuran. Tetapi, dalam suasana dunia yang penuh ketidakpastian dikala ini, asas yang dominan adalah survival atau bertahan hidup untuk sesuatu bangsa.
“ Terdapatnya negeri merupakan tujuannya adalah survival bagi bangsa kita,” ucap Presiden.
Sedangkan itu, Pimpinan Setiap hari DPN yang pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menarangkan kalau struktur organisasi serta lingkup tugas DPN mencakup heterogenitas kasus nasional yang berimplikasi terhadap kedaulatan negeri dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia. DPN pula bertanggungjawab buat membagikan usulan pemecahan kebijakan serta aksi strategis kepada Presiden Republik Indonesia.
“ Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negeri berfungsi dalam merumuskan kebijakan universal pertahanan negeri sepanjang 5 tahun,” tutur Sjafrie Sjamsoeddin dalam laporannya.
Persidangan Dewan Pertahanan Nasional ini menandai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menguatkan sistem pertahanan negeri secara lebih terstruktur serta berorientasi jangka panjang. Keberadaan DPN diharapkan bisa jadi pilar utama dalam merancang kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap tantangan global, dan membenarkan Indonesia senantiasa kuat selaku negeri yang berdaulat serta berdaya tahan besar.
Ikut muncul dalam persidangan tersebut merupakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, para anggota DPN, dan para pejabat yang lain.( BPMI Setpres)
