Wakil Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad berkata Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan supaya pengecer boleh berjualan elpiji 3 kilogram semacam biasa.
Sembari berjualan, para pengecer hendak diproses jadi subpangkalan.
” Ya, DPR RI telah berbicara dengan Presiden semenjak tadi malam. Serta kalau setelah itu terdapat kemauan dari Departemen ESDM buat menertibkan harga di pengecer biar tidak mahal di warga,” ucap Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa( 4/ 2/ 2025).
” Tetapi, sehabis komunikasi dengan Presiden, Presiden setelah itu sudah menginstruksikan kepada ESDM buat per hari ini mengaktifkan kembali pengecer- pengecer yang terdapat buat berjualan semacam biasa, sembari setelah itu pengecer- pengecer itu hendak dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
Bagi Dasco, aturan- aturan yang terdapat nanti hendak menertibkan harga elpiji subsidi biar tidak mahal di warga.
Dengan demikian, para pengecer hendak diatur menimpa harga jual elpiji 3 kilogram biar tidak melonjak biayanya.
” Namun, sembari itu parsial dicoba, para pengecer hendak dimohon, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM supaya per hari ini pengecer itu dapat berjualan kembali, sembari setelah itu secara parsial aturannya diselaraskan,” imbuh Dasco.
Tadi malam, Pemerintah kesimpulannya memutuskan buat membetulkan ketentuan tata kelola penjualan elpiji 3 kg.
Awal mulanya, pemerintah melarang pengecer” gas melon” buat menjual elpiji kepada warga mulai 1 Februari 2025. Dengan kebijakan ini, warga tidak lagi dapat membeli elpiji 3 kg yang biasa dicoba lewat pengecer.
Dampaknya, gas melon buat orang miskin itu telah susah didapatkan. Keadaan ini membuat warga wajib antre buat mendapatkan elpiji di pangkalan lantaran sulit memperoleh gas tersebut di pengecer.
Polemik ini juga dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat( DPR) RI dalam rapat kerja bersama Departemen serta Lembaga terpaut.
DPR memohon kebijakan dicabut
Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan, misalnya, memohon pemerintah mencabut kebijakan soal pengecer yang tidak boleh lagi menjual elpiji 3 kg.
Zulfikar berkata, kebijakan ini sudah nyata membuat kegaduhan di tengah- tengah warga.
Politikus Partai Demokrat itu bilang, kebijakan baru pemerintah ini membuat“ gas melon” tersebut jadi sangat jarang.
“ Hari ini betul- betul lagi gempar perkara permasalahan kelangkaan gas 3 kg, aku meminta dalam rapat pertemuan hari ini cabut lekas, cabut, tarik serta sampaikan kepada Pertamina buat menunda sedangkan pemberian izin kepada pengecer itu,” kata Zulfikar.
Zulfikar memohon pemerintah menunda kebijakan pelarangan penjualan untuk pengecer saat sebelum terdapat syarat yang baru.
Di hadapan Bahlil, ia memohon pemerintah buat memperbolehkan pengecer menjual gas 3 kg tersebut.
“ Saat ini ini hilangkan dahulu, Pak Menteri. Sebab ini gaduh, saat ini di dasar gaduh. Jadi pengecer dibiarkan dahulu buat membagikan suplai kepada warga dikala ini sebab situasinya rawan di warga,” ucapnya.
