
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya buat mendesak digitalisasi pemerintahan lewat integrasi Government Technology( GovTech) dan membenarkan Program Makan Bergizi Free( MBG) berakibat maksimal untuk warga.
Perihal itu di informasikan dalam rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional( DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu( 19/ 3/ 2025).
Presiden Prabowo Subianto melaporkan kalau kedua program ini, ialah GovTech serta MBG, ialah prioritas utama pemerintah.“ Kami berkomitmen buat membenarkan kalau digitalisasi pemerintahan serta program MBG bisa membagikan khasiat optimal untuk segala rakyat Indonesia,” ucap Presiden.
Pimpinan DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan kalau Presiden menargetkan peluncuran GovTech pada 17 Agustus mendatang. Program ini hendak mengintegrasikan segala aplikasi departemen/ lembaga, mendesak efisiensi, serta meminimalisasi kemampuan korupsi.
“ Presiden mau meresmikan ataupun meluncurkan program Government Technology ini pada 17 Agustus. Program ini hendak menyatukan seluruh aplikasi yang terdapat di departemen serta lembaga, sehingga terjalin efisiensi serta pengurangan korupsi,” ucap Luhut.
Salah satu terobosan dari program GovTech merupakan kewajiban tiap keluarga mempunyai rekening bank. Perihal ini bertujuan supaya penyaluran dorongan sosial dapat pas sasaran. Luhut meningkatkan, sistem ini diperkirakan bisa mengirit sampai Rp100 triliun dalam sebagian tahun ke depan.
Akibat Positif Program Makan Bergizi Gratis
Tidak hanya mangulas GovTech, DEN pula menguraikan hasil kajian mendalam terpaut akibat positif Program Makan Bergizi Free( MBG). Arief Anshory Yusuf, anggota DEN yang pula pakar kemiskinan, mengatakan kalau MBG berpotensi menghasilkan sampai 1, 9 juta lapangan kerja baru sekalian memencet angka kemiskinan sampai 5, 8 persen.
“ Program ini sangat bagus dalam konteks pro- job, sebab bisa menghasilkan lapangan pekerjaan baru sampai 1, 9 juta. Tidak hanya itu, kemiskinan dapat menurun sampai 5, 8 persen,” kata Arief.
Lebih lanjut, DEN menganjurkan beberapa langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melaksanakan business process review, audit teratur oleh Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan( BPKP), sampai mengaitkan warga dalam pengawasan supaya rantai pasok senantiasa terpelihara serta tidak terjalin kebocoran.
“ Intinya, ayo kita jaga bersama program ini sebab ini merupakan flagship kita, flagship bangsa ini,” tutur Arief.
Dengan integrasi GovTech serta optimalisasi MBG, diharapkan bisa terbentuk pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan tingkatkan kesejahteraan warga lewat penciptaan lapangan kerja serta penyusutan angka kemiskinan.