Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Proteksi Pekerja Migran Indonesia( P2MI) Abdul Kadir Karding, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat( 14/ 03/ 2025). Dalam pertemuan tersebut, Abdul Kadir Karding memberi tahu rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral terpaut penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi sehabis moratorium yang diberlakukan semenjak 2015.
” Hari ini aku menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka memberi tahu rencana kita, Departemen P2MI, buat membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi. Kita tahu kalau semenjak tahun 2015 konvensi kerja sama dengan Arab Saudi itu dimoratorium oleh pihak kita di Indonesia,” ucap Abdul Kadir Karding dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.
Baginya, moratorium yang sudah berlangsung nyaris satu dekade menyebabkan lebih dari 25 ribu pekerja Indonesia senantiasa berangkat ke Arab Saudi secara ilegal tiap tahunnya. Oleh sebab itu, Departemen P2MI sudah menjalakan komunikasi dengan Departemen Tenaga Kerja Arab Saudi buat mangulas pembukaan kembali kerja sama tersebut.
” Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden serta dalam waktu dekat ini MoU- nya hendak ditandatangani di Jeddah,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto juga menyongsong baik rencana pembukaan kembali kerja sama ini. Kepala Negeri pula memohon supaya skema pelatihan dan penempatan pekerja lekas disiapkan.
” Dia alhamdulillah sangat sepakat serta kita tahu kalau pada peluang ini memanglah Arab Saudi menjanjikan dekat 600 ribu job order, 600 ribu orang buat dikirim di situ, terdiri dari 400- an ribu dalam negeri pekerja area rumah tangga yang 200- 250 ribu mereka janjikan buat pekerja resmi,” ucapnya.
Abdul Kadir Karding pula menekankan kalau di dasar kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman( MBS), sistem proteksi tenaga kerja di Arab Saudi sudah hadapi revisi signifikan. Para pekerja hendak menemukan jaminan pendapatan minimun di angka 1. 500 Riyal Saudi, dan bermacam proteksi kesehatan, jiwa, sampai ketenagakerjaan.
” Kemudian setelah itu pula terdapat integrasi informasi, jadi yang unprocedural otomatis hendak masuk informasinya nanti serta kita kontrol bersama,” paparnya.
Terpaut skema kerja sama, Abdul Kadir Karding mengatakan kalau model yang diterapkan seragam dengan yang berlaku di Hong Kong serta Taiwan, di mana industri penempatan pekerja migran Indonesia( P3MI) hendak bekerja sama dengan agensi di Arab Saudi. Dia pula meningkatkan kalau tiap pekerja Indonesia yang sudah menuntaskan kontrak 2 tahun hendak memperoleh bonus umrah dari pemerintah Arab Saudi.
” Yang menarik lagi kalau tiap berakhir kontrak 2 tahun, buat orang Indonesia dikasih bonus umrah sekali,” ucapnya.
Bila Nota Kesepahaman ataupun MoU bisa ditandatangani cocok rencana pada Maret ini, hingga pengiriman Pekerja Migran Indonesia( PMI) ke Arab Saudi diperkirakan dapat diawali sangat lelet Juni 2025 mendatang. Perihal tersebut cocok dengan arahan Presiden Prabowo yang berharap supaya moratorium dapat lekas dicabut mengingat kemampuan ekonomi yang besar dari kerja sama ini.
” Pesannya biar lekas dicabut saja, sebab peluangnya sangat besar. Devisa yang mungkin masuk dari sana Rp31 triliun. Devisa remitensi yang hendak masuk mungkin jika kita dapat menempatkan Rp600 ribu lebih,” tutupnya.
Dengan terdapatnya sokongan dari Presiden Prabowo Subianto, diharapkan pembukaan kembali penempatan pekerja migran ke Arab Saudi ini bisa membagikan khasiat yang lebih besar untuk pekerja Indonesia, sekalian mendesak perkembangan ekonomi nasional lewat remitansi.
