Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan( BPKP), Kepala Tubuh Pusat Statistik( BPS), serta Kepala Tubuh Siber serta Sandi Negeri( BSSN) di Istana Negeri, Jakarta. Kegiatan pelantikan tersebut dicoba bertepatan dengan pelantikan menteri negeri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024- 2029, pada Rabu, 19 Februari 2025.
Dalam keputusan Presiden yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Departemen Sekretariat Negeri Nanik Purwanti, Muhammad Yusuf Ateh dinaikan selaku Kepala BPKP serta Agustina Arumsari selaku Wakil Kepala BPKP. Penaikan tersebut berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia( Keppres RI) No 27/ P Tahun 2025 tentang Penaikan Kepala serta Wakil Kepala Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan.
Berikutnya, Amalia Adininggar Widyasanti serta Sonny Harry Budiutomo Harmadi dilantik selaku Kepala serta Wakil Kepala BPS. Keduanya dilantik bersumber pada Keppres RI No 28/ P Tahun 2025 tentang Penaikan Kepala serta Wakil Kepala Tubuh Pusat Statistik.
Pada peluang tersebut, Presiden Prabowo ikut mengangkut Nugroho Sulistyo Budi selaku Kepala BSSN. Penaikan tersebut bersumber pada Keppres RI No 29/ P Tahun 2025 tentang Pemberhentian serta Penaikan Kepala Tubuh Siber serta Sandi Negeri.
Presiden Prabowo juga mengambil sumpah jabatan para kepala serta wakil kepala tubuh yang dilantik.
“ Kalau aku hendak setia kepada Undang- Undang Bawah Negeri Republik Indonesia tahun 1945 dan hendak melaksanakan seluruh peraturan perundang- undangan dengan selurus- lurusnya demi darmabakti aku kepada bangsa serta negeri. Kalau aku dalam melaksanakan tugas jabatan hendak menjunjung besar etika jabatan, bekerja dengan sebaik- baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Usai pengambilan sumpah jabatan, para Kepala Tubuh setelah itu menandatangani kabar kegiatan pelantikan. Kegiatan diakhiri dengan pemberian perkataan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan diiringi oleh para tamu undangan yang muncul.
Dalam penjelasan usai pelantikan, Kepala BPS berkata kalau lewat Instruksi Presiden No 4 Tahun 2025 tentang Informasi Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, BPS mempunyai tugas buat mengawal finalisasi serta pemutakhiran dari informasi tunggal tersebut. Bagi Amalia, BPS hendak ikut bekerjasama dengan departemen/ lembaga terpaut buat pemutakhiran informasi tersebut.
“ Departemen, lembaga yang masuk di dalam Inpres itu pastinya banyak. Serta BPS hendak kerja sama dengan departemen/ lembaga yang memanglah pula memperoleh penugasan dari Inpres tersebut,” ucap Amalia.
Sedangkan itu, Kepala BSSN membenarkan kalau BSSN hendak ikut mengawal kerahasiaan serta ketersediaan informasi pada informasi tunggal sosial ekonomi nasional yang menggunakan digitalisasi. Dengan terdapatnya informasi tunggal ini, Nugroho berharap pemanfaatan informasi bisa digunakan secara pas buat penyelenggaraan pembangunan nasional.
“ Sebab semacam yang lalu- lalu arahannya terdapat perbandingan informasi. Dengan harapannya dengan terdapatnya satu informasi ini, seluruh memiliki rujukan yang sama semacam yang di informasikan oleh Bunda Kepala BPS tadi,” kata Nugroho.
Di sisi lain, dalam keterangannya, Kepala BPKP mengantarkan tugas dari tubuh yang dipimpinnya ialah buat melindungi akuntabilitas keuangan serta pembangunan segala departemen, lembaga, serta BUMN. Ateh meningkatkan, buat dikala ini, BPKP dimohon bekerja lebih kilat terhadap tanggung jawab yang diberikan.
“ Seluruh program- program strategis Pak Presiden yang berarti prioritas itu wajib kita jaga. Serta pula gimana tingkatkan penerimaan negeri di sektor- sektor yang sepanjang ini tidak tersentuh,” ucap Ateh.
Muncul pada kegiatan pelantikan ialah para pimpinan serta wakil pimpinan lembaga negeri, para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Tubuh Intelijen Negeri Meter. Herindra.
