Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran beberapa Departemen/ Lembaga( K/ L) dalam APBN 2025. Perihal ini cocok dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.
Pengusaha sekalian pimpinan universal Jalinan Alumni Fakultas Ekonomi serta Bisnis universitas Kristen Indonesia( IKAFEB- UKI) Haryara Tambunan berkata lewat pemangkasan anggaran ini pemerintah dapat mengirit bayaran sampai Rp 261 triliun.
Baginya anggaran ini setelah itu dapat digunakan kembali buat membangun ekonomi kerakyatan. Misalnya lewat program diskon tarif listrik ataupun insentif yang lain.
” Rp 261 triliun ini merupakan jumlah yang fantastis buat digunakan membangun ekonomi kerakyatan” ucapnya lewat penjelasan tertulis, senin( 03/ 02/ 2025).
” Aku rasa tujuan dari pemangkasan ini kan telah jelas, di mana Pak Prabowo melaksanakan ini guna melaksanakan efisiensi anggaran serta dapat digunakan buat program- program yang lain yang lebih memegang ke arah warga langsung semacam diskon tarif listrik serta sebagainya,” sambungnya.
Walaupun begitu, laki- laki yang pula berprofesi selaku Pimpinan Universal DPP HIPAKAD ini berharap pemangkasan anggaran tersebut jangan hingga dijadikan alibi K/ L buat merendahkan kinerja mereka ke depannya. Paling utama dalam perihal pelayanan kepada publik spesialnya untuk kalangan pengusaha.
” Janganlah ini nanti dijadikan alibi kalau kinerja mereka terhadap pelayanan administrasi publik turut menyusut spesialnya untuk kami para pengusaha baik yang lama maupun yang baru, sebab dipangkas anggarannya” tambahnya.
Semacam dikenal lebih dahulu pemerintahan Prabowo Subianto lewat menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengumumkan sudah menghasilkan pesan yang memerintahkan departemen/ lembaga buat melaksanakan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.
Sri Mulyani menarangkan kalau keputusan pemangkasan disebabkan kemauan pemerintah buat tingkatkan mutu belanja, baik pusat ataupun wilayah.
” Itu fokus perbaiki mutu spending, kita bilang better spending quality spending dicoba sebab APBN di informasikan hendak terus jadi instrumen berarti hingga mutu belanja KL serta wilayah itu butuh diperbaiki,” ucapnya dalam konferensi pers KSSK, dilansir Kamis( 30/ 1/ 2025).
