Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pengecekan Semester( IHPS) I Tahun 2024 dari Pimpinan Tubuh Pemeriksa Keuangan( BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 2 Januari 2025. Laporan tersebut mengatakan bermacam penemuan serta upaya revisi tata kelola keuangan negeri sepanjang semester awal tahun 2024, tercantum penilaian atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
Bersumber pada laporan IHPS I 2024, BPK membagikan opini Normal Tanpa Pengecualian( WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat( LKPP) Tahun 2023, yang mencakup 79 Laporan Keuangan Departemen/ Lembaga( LKKL) serta satu Laporan Keuangan Bendahara Universal Negeri( LKBUN). Tetapi, 4 LKKL, ialah Departemen Komunikasi serta Informatika, Departemen Pertanian, Departemen Tenaga serta Sumber Energi Mineral, dan Tubuh Pangan Nasional, mendapatkan opini Normal Dengan Pengecualian( WDP).
BPK pula mengantarkan penghargaan kepada pemerintah atas kerja sama yang baik dalam menunjang prinsip good governance, paling utama terpaut pengelolaan anggaran sepanjang masa transisi pembuatan Kabinet Merah Putih. Tidak hanya itu, BPK ikut mengapresiasi Penerbitan PMK No 90 Tahun 2024 yang mengendalikan tata metode pemakaian anggaran serta peninggalan pada masa transisi, dan penunjukan departemen/ lembaga pengampu penerapan anggaran tahun anggaran 2024.
“ BPK mengantarkan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang sudah terjalin baik buat bersama mewujudkan cita- cita serta tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” ucap Isma Yatun dalam penjelasan pers tertulisnya.
Dalam peluang tersebut, Isma Yatun pula menguraikan kiprah BPK di kancah internasional, tercantum selaku auditor eksternal pada bermacam organisasi dunia semacam badan- badan spesial PBB serta UN Panel of External Auditors. Sebaliknya dalam rangka menguatkan kedudukan Indonesia di dunia internasional, BPK memohon sokongan Presiden Prabowo dalam pencalonan selaku anggota United Nations Board of Auditors( UN BOA) periode 2026- 2032 di mana proses pemilihan anggota UN BOA hendak dicoba pada Maret 2025 serta diputuskan oleh Persidangan Universal PBB pada November 2025 mendatang.
Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah serta BPK berkomitmen buat terus bersinergi dalam membetulkan tata kelola keuangan negeri yang lebih akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kepentingan warga.
Ikut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut merupakan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sedangkan itu, Pimpinan BPK Isma Yatun nampak muncul bersama beberapa anggota BPK yang lain.
TAGSS….
